Oleh: Murodi al-Batawi.
Ketika kita menelusuri lorong-lorong sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, nama Muhammadiyah selalu hadir sebagai salah satu pilar utama yang tidak bisa diabaikan. Namun, seringkali kita lupa bahwa di balik peran organisasi ini, terdapat akar kuat yang bersumber dari tradisi pesantren. Pesantren Muhammadiyah telah menjadi laboratorium yang melahirkan para pejuang kemerdekaan—tokoh-tokoh yang tidak hanya paham agama secara mendalam, tetapi juga memiliki visi kebangsaan yang luas dan keberanian untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Apa yang membedakan pesantren Muhammadiyah dengan pesantren tradisional pada umumnya? Jawabannya terletak pada pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan pengetahuan umum dan kesadaran nasional. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan—seorang alumni pesantren yang berguru kepada KH. Saleh Darat Semarang dan para ulama Haramain—telah mengembangkan model pendidikan yang menggabungkan kedalaman keislaman dengan semangat kemajuan. Pendekatan inilah yang melahirkan generasi ulama-intelektual yang mampu menjadi pemimpin di berbagai medan perjuangan: dari mimbar dakwah, meja perundingan, hingga medan pertempuran.
Salah satu contoh paling monumental adalah KH. Mas Mansur, yang lahir di Surabaya pada 25 Juni 1896 dari keluarga santri yang memiliki tradisi keilmuan Islam kuat. Setelah menimba ilmu di Mekah dan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mas Mansur kembali ke tanah air dengan membawa semangat pembaruan Islam yang menyala-nyala. Ia bergabung dengan Muhammadiyah dan dengan cepat menunjukkan kepemimpinannya hingga menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah pada 1937-1942. Peran Mas Mansur dalam perjuangan kemerdekaan sangat strategis—ia menjadi bagian dari “Empat Serangkai” bersama Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, serta duduk sebagai anggota BPUPKI yang turut merumuskan dasar negara Indonesia. Tragisnya, komitmennya pada republik harus dibayar dengan nyawa. Ketika ditangkap oleh NICA dan dipaksa untuk menghentikan perlawanan rakyat Surabaya, Mas Mansur dengan tegas menolak berkolaborasi dengan penjajah. Ia gugur dalam tahanan pada 25 April 1946—seorang martir kemerdekaan yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui SK Presiden RI No. 162 tahun 1964.
Tokoh lain yang tak kalah penting adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang lahir dan besar di lingkungan santri Kauman, Yogyakarta. Pendidikan pesantren yang diterimanya di Pesantren Wonokromo membentuk karakternya sebagai ulama yang memiliki pemahaman Islam mendalam sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat. Sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 1942-1953, Ki Bagus memainkan peran fundamental dalam perumusan dasar negara. Ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, serta turut merumuskan Muqadimah UUD 1945. Salah satu momen yang menunjukkan kebesaran jiwa Ki Bagus adalah ketika ia bersikap kompromi terhadap rumusan Piagam Jakarta. Meskipun awalnya ia bersikeras agar rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tetap dipertahankan, demi menjaga persatuan bangsa ia akhirnya menyetujui perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sikap negarawan inilah yang membuatnya layak disebut sebagai arsitek persatuan bangsa dan kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2015.
Tak hanya di meja perundingan, kader-kader pesantren Muhammadiyah juga menjadi panglima perang yang tangguh. Jenderal Soedirman, Panglima Besar TNI yang memimpin perang gerilya dengan gemilang, adalah kader Muhammadiyah yang menempa diri melalui kepanduan Hizbul Wathan. Kiprahnya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari agresi militer Belanda menjadi legenda yang tak pernah pudar. Di medan diplomasi internasional, muncul nama H. Agus Salim, diplomat ulung yang berhasil meyakinkan dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, serta Mohammad Roem, “Singa Podium Muhammadiyah” yang menjadi arsitek Perundingan Roem-Royen yang mengakhiri agresi Belanda dan membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar. Lalu ada Ir. Djuanda, tokoh Muhammadiyah yang menjadi perumus Deklarasi Djuanda tentang Wawasan Nusantara dan menjabat sebagai Perdana Menteri.
Di medan fisik, K.H. Ahmad Badawi, tokoh Muhammadiyah berlatar belakang santri yang kuat, menjadi Imam II Angkatan Perang Sabil (APS) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota Laskar Rakyat Mataram pada masa agresi militer Belanda kedua. Peran ganda sebagai pemimpin spiritual sekaligus komandan militer ini menunjukkan bahwa santri Muhammadiyah tidak hanya berjuang melalui dakwah dan pendidikan, tetapi juga siap mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan.
Penutup
Pesantren Muhammadiyah membuktikan bahwa menjadi santri tidak berarti ketinggalan zaman, dan menjadi intelektual tidak berarti meninggalkan akar keagamaan. Dari integrasi keduanya, lahirlah generasi pejuang yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga cerdas di meja perundingan, negarawan dalam merumuskan dasar negara, dan ulama yang menjaga moral bangsa. Warisan perjuangan mereka menjadi kompas moral bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia di masa kini dan masa depan.
Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.[odie].
Wallahua’lambishawab.
Pamulang, 08 Agustus 2026.
Murodi al-Batawi.
