Oleh Mira Miranti Jumrilias, mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan S1 universitas Pamulang
DEPOKPOS – Dalam pandangan saya, salah satu persoalan terbesar yang masih dihadapi sistem hukum Indonesia adalah belum terciptanya keseimbangan yang ideal antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Hukum memang harus memberikan kepastian melalui aturan yang jelas dan mengikat, namun hukum juga tidak boleh kehilangan tujuan utamanya, yaitu menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Ketika hukum hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi suatu perkara, maka hukum berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Fenomena yang sering menjadi sorotan publik adalah adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Masyarakat kerap melihat bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu dapat ditangani dengan lebih lunak dibandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi berkurang.
Menurut saya, ukuran keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya terletak pada banyaknya peraturan yang dibuat, tetapi juga pada sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebuah putusan yang secara formal benar belum tentu dianggap adil oleh masyarakat apabila tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menempatkan hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang substantif.
Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika sosial menuntut sistem hukum Indonesia untuk terus beradaptasi. Banyak regulasi yang perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan pada aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menyentuh kualitas sumber daya manusia, integritas aparat penegak hukum, serta transparansi dalam proses peradilan. Tanpa adanya pembenahan yang menyeluruh, berbagai upaya pembaruan hukum akan sulit memberikan dampak yang signifikan.
Saya berpendapat bahwa masa depan sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak-hak masyarakat, bukan sekadar instrumen formal yang hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin kuat.
Berikut tambahan paragraf opini yang dapat Anda masukkan sebelum bagian penutup:
Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum juga menjadi faktor yang sangat penting. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek yang menerima dampak dari kebijakan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya proses hukum. Kehadiran media massa dan media sosial telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara bijak dan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan opini yang menyesatkan atau mengganggu independensi proses peradilan.
Selain pengawasan masyarakat, pendidikan hukum juga perlu ditingkatkan sejak dini. Kesadaran hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat akan lebih mampu berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial serta mendorong terciptanya budaya hukum yang kuat. Budaya hukum yang baik merupakan salah satu indikator penting keberhasilan suatu negara hukum, karena hukum tidak hanya ditaati karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran akan pentingnya keadilan dan ketertiban bersama.
Pada akhirnya, reformasi sistem hukum Indonesia harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat, menuntut adanya pembaruan yang terus-menerus. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
Dengan demikian, sistem hukum Indonesia perlu terus berbenah agar mampu menjawab tuntutan zaman sekaligus memenuhi harapan masyarakat. Kepastian hukum dan rasa keadilan tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.