DEPOKPOS – Dalam kehidupan berumah tangga, sumber ketegangan tidak selalu berasal dari dinamika internal pasangan. Tidak jarang, ketegangan justru dipicu oleh masuknya pengaruh pihak luar dalam hal ini keluarga besar. Secara sosiologis, keluarga besar memang merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan masyarakat. Namun apabila keterlibatannya tidak dibingkai dengan batas yang jelas, hubungan tersebut berpotensi menjadi faktor destabilisasi dalam rumah tangga.
Islam sebagai agama yang komprehensif tidak mengabaikan persoalan ini. Terdapat panduan yang cukup terperinci mengenai bagaimana seorang muslim membangun dan memelihara hubungan dengan keluarga besar, baik dari pihak suami maupun istri. Panduan ini bukan semata-mata norma sosial, melainkan bagian dari sistem muamalah yang berlandaskan nilai keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga.
Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana Islam menetapkan peran dan batas keluarga besar dalam konteks rumah tangga, sekaligus merumuskan prinsip-prinsip etika muamalah yang perlu dipegang agar hubungan tersebut memberikan manfaat dan tidak menjadi sumber konflik.
Mengenal Keluarga Besar dalam Perspektif Islam
Secara etimologis, kata “keluarga” dalam bahasa Arab berakar dari istilah usrah (أسرة), yang diturunkan dari kata asara dengan makna “mengikat” atau “mengikatkan tali.” Pilihan kata ini tidak bersifat kebetulan; ia mencerminkan pandangan Islam bahwa keluarga adalah ikatan yang kokoh, bukan sekadar kedekatan tempat tinggal atau hubungan biologis semata.
Secara terminologis, usrah merujuk pada satuan keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Adapun untuk menyebut jaringan kekerabatan yang lebih luas, Islam menggunakan istilah ahlun (أهل), yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah extended family. Dalam perspektif muamalah, keluarga besar (ahlun) dapat dibedakan menjadi dua kategori:
1. Keluarga Dzawi al-Arham, yakni kerabat yang terhubung melalui garis darah secara langsung, mencakup kakek-nenek, orang tua, saudara kandung, paman, bibi, sepupu, dan cucu.
2. Keluarga Al-Mushaharah, yakni kerabat yang terbentuk melalui ikatan pernikahan, seperti mertua, menantu, dan saudara ipar, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 23.
Pembedaan ini memiliki signifikansi praktis yang penting. Masing-masing kategori membawa seperangkat hak dan kewajiban yang berbeda dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ketidakpahaman terhadap pembedaan ini kerap menjadi akar dari ketidaktepatan pasangan suami-istri dalam menetapkan prioritas dan menentukan batas peran.
Ketegangan antara Tradisi dan Prinsip Muamalah
Dalam banyak masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, terdapat anggapan yang mengakar bahwa keluarga besar berhak ikut terlibat dalam urusan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Bentuknya beragam: mulai dari nasihat yang tidak diminta, pengambilan keputusan yang melampaui kapasitasnya, hingga tekanan terhadap pilihan-pilihan yang seharusnya menjadi hak penuh pasangan. Semua ini kerap dibalut dengan justifikasi “tradisi” atau “kepedulian keluarga.”
Islam tidak bersikap antitesis terhadap tradisi secara keseluruhan. Namun Islam menegaskan bahwa sebuah tradisi hanya dapat dipertahankan apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks hubungan dengan keluarga besar, terdapat sejumlah prinsip muamalah yang menjadi tolok ukur:
1. Birrul Walidain: Berbakti Tanpa Mengorbankan Keluarga Inti
Kewajiban berbakti kepada orang tua (birrul walidain) tidak gugur dengan adanya ikatan pernikahan. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Isra: 23 bahwa manusia wajib memperlakukan orang tua dengan penuh kebaikan, bahkan dilarang mengucapkan sepatah kata pun yang bernada kasar ketika mereka telah berusia lanjut.
Dengan demikian, perlu digaris bawahi bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua tidak dapat ditafsirkan sebagai pelimpahan otoritas pengambilan keputusan rumah tangga kepada mereka. Seorang suami menjalankan kewajibannya kepada orang tua, demikian pula istri, keduanya mengemban tanggung jawab ini secara proporsional dan berimbang, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dikalahkan atau dinomorduakan.
2. Menjaga Kesopanan dan Batasan Aurat
Kedekatan hubungan dengan keluarga besar sering kali menimbulkan kelengahan dalam hal adab dan kesopanan. Padahal Islam dengan tegas menyatakan bahwa kedekatan kekeluargaan bukan alasan yang membenarkan pelonggaran batas-batas pergaulan. QS. An-Nur: 30-31 memerintahkan kaum mukmin untuk senantiasa menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri dan ketetapan ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk dalam interaksi dengan anggota keluarga besar.
Hal yang sama berlaku dalam persoalan aurat. Bagi laki-laki, batasan aurat di hadapan non-mahram meliputi bagian antara pusar hingga lutut. Bagi perempuan, jumhur ulama berpendapat bahwa auratnya di hadapan non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, di hadapan mahram yakni mereka yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan yang terdapat kelonggaran tertentu yang berbeda-beda menurut mazhab.
Intinya, keterbukaan rumah tangga terhadap keluarga besar harus tetap berjalan dalam koridor batas-batas syariat ini. Hal tersebut bukan merupakan ekspresi ketidakpercayaan, melainkan wujud ketaatan kepada ketentuan Allah SWT.
3. Silaturahmi: Ibadah yang Mendatangkan Keberkahan
Pemeliharaan hubungan dengan keluarga besar dalam Islam bukan semata-mata kewajiban sosial, melainkan merupakan bagian dari ibadah. Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 1 memerintahkan manusia agar bertakwa dan menjaga hubungan kekeluargaan sebagai bagian dari ketaatan kepada-Nya. Rasulullah SAW bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa siapa pun yang menghendaki keluasan rezeki dan panjangnya umur, hendaknya ia menyambung silaturahmi (HR. Bukhari dan Muslim).
Sebaliknya, pemutusan tali silaturahmi digolongkan sebagai dosa besar yang dapat menghalangi seseorang dari rahmat surga. Ini bukan sekadar ancaman normatif, melainkan pengingat bahwa hubungan kekeluargaan adalah amanah yang harus dipelihara dengan sungguh-sungguh.
Meski demikian, silaturahmi tidak boleh dimaknai secara berlebihan hingga membuka ruang bagi keluarga besar untuk mengatur urusan rumah tangga secara sepihak. Silaturahmi yang sehat adalah silaturahmi yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan tidak mengandung unsur dominasi dari satu pihak terhadap pihak lainnya.
4. Ta’awun: Saling Menolong dalam Koridor yang Proporsional
Prinsip ta’awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan merupakan salah satu nilai fundamental dalam muamalah Islam, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Maidah: 2. Dalam lingkup keluarga besar, ta’awun dapat termanifestasi dalam bentuk pemberian bantuan baik dari material maupun non-material kepada anggota keluarga yang menghadapi kesulitan.
Namun perlu ditegaskan bahwa ta’awun yang konstruktif adalah yang tidak menciptakan ketergantungan berlebihan, apalagi yang kemudian dijadikan legitimasi untuk intervensi dalam urusan internal rumah tangga. Apabila bantuan yang diberikan disertai syarat-syarat yang membatasi otonomi pasangan dalam mengambil keputusan, maka ta’awun tersebut telah melampaui batas kewajaran yang dibenarkan syariat.
Hak Waris: Keadilan yang Tidak Boleh Diabaikan
Di antara hak-hak konkret yang dimiliki keluarga dzawi al-arham adalah hak atas warisan. QS. An-Nisa: 11 menetapkan secara rinci mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan tingkat kekerabatan. Ketentuan ini bukan produk konvensi sosial atau tradisi manusia, melainkan ketetapan yang bersumber langsung dari Allah SWT.
Persoalan waris kerap menjadi titik rawan konflik dalam keluarga. Salah satu faktor pemicunya adalah pengabaian hak waris atas dalih menjaga “kerukunan” atau mengikuti “tradisi berbagi rata” yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pasangan suami-istri perlu memahami bahwa pelaksanaan hak waris secara benar bukan hanya soal ketaatan terhadap ketentuan hukum, melainkan juga merupakan perwujudan nyata dari keadilan yang dikehendaki Allah SWT.
Mengelola Konflik dengan Keluarga Besar
Gesekan dengan keluarga besar adalah realitas yang sulit dielakkan sepenuhnya dalam kehidupan berumah tangga. Yang dapat diupayakan oleh pasangan suami-istri adalah bagaimana menyikapinya secara bijak dan konstruktif. Terdapat sejumlah prinsip muamalah yang dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi situasi demikian:
Pertama, musyawarah antar sesama pasangan. QS. Asy-Syura: 38 menegaskan bahwa persoalan bersama diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Pasangan yang telah menyatukan perspektif sebelum menghadapi tekanan dari luar akan jauh lebih kuat dan solid dalam merespons berbagai bentuk intervensi.
Kedua, berlapang dada dan memaafkan. Pelanggaran batas yang dilakukan keluarga besar tidak selalu bersumber dari niat yang buruk; lebih sering hal itu terjadi karena kebiasaan yang mengakar atau ketidakpahaman terhadap batas-batas yang ada. Menyikapi kondisi semacam ini dengan kematangan emosional dan kelapangan hati jauh lebih produktif dibandingkan membangun jarak atau permusuhan.
Ketiga, menerapkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar secara bijaksana. Islam mewajibkan setiap muslim untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Ketika anggota keluarga besar melakukan tindakan yang melampaui batas atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mengingatkan mereka dengan cara yang santun dan penuh hikmah merupakan kewajiban, bukan sekadar pilihan.
Keempat, bersikap adil terhadap kedua belah pihak. Suami tidak dibenarkan bersikap condong secara berlebihan kepada keluarganya sendiri, demikian pula istri. Ketimpangan dalam memperlakukan keluarga besar dari masing-masing pihak merupakan bibit konflik yang kerap berkembang secara perlahan namun berpotensi merusak sendi-sendi rumah tangga.
Penutup
Keluarga besar merupakan bagian yang melekat dari identitas seseorang baik secara sosial, budaya, maupun spiritual. Islam tidak memerintahkan seseorang untuk memutus atau menjauhkan diri dari keluarga besar demi membangun rumah tangga yang otonom. Sebaliknya, Islam secara konsisten mendorong pemeliharaan hubungan dengan keluarga besar, karena di dalamnya tersimpan potensi keberkahan yang besar bagi kehidupan.
Yang menjadi kebutuhan mendasar adalah adanya kejelasan batas—bukan sekat yang memisahkan, melainkan garis yang melindungi kedua belah pihak. Pasangan suami-istri yang memahami dan menghayati etika muamalah dalam hubungannya dengan keluarga besar akan mampu menjalankan dua fungsi sekaligus: memelihara harmoni eksternal dengan keluarga besar sambil memperkuat fondasi internal rumah tangga.
Pada muaranya, tradisi yang layak dipertahankan adalah tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam. Dan prinsip muamalah yang teguh adalah yang mampu menjamin terpenuhinya hak setiap pihak baik keluarga inti maupun keluarga besar dalam bingkai keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan kepada Allah SWT.
-Nayva Zautyama