Tokoh Intelektual Depok, Dr. Retno Muninggar, S.Pi., M.E., menegaskan setidaknya ada lima akar masalah kemacetan dan tata kota di Depok.
Hal tersebut diungkapnya dalam Forum Tokoh Muslimah Depok#33: Memaknai Hijrah: Solusi Krisis Sistemik Menuju Perubahan Hakiki, Selasa, (16/6/2026) di Depok.
Berikut kelima akar masalah tersebut yakni: Pertama, pembangunan berorientasi pusat belanja dan komersial. “Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan Jalan Margonda berkembang menjadi pusat mal, apartemen, hotel, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, pusat bisnis. Akibatnya, volume kendaraan jauh melampaui kapasitas jalan,” jelasnya di hadapan 67 tokoh Muslimah Depok.
Pasalnya, menurut Ibu Retno, setiap pembangunan baru menghasilkan arus kendaraan baru, kebutuhan parkir baru dan bangkitan perjalanan baru. Namun, kapasitas jalan tidak bertambah secara proporsional.
Kedua, PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi orientasi utama pembangunan. “Secara ekonomi, pembangunan pusat perbelanjaan memberikan pajak daerah, retribusi, investasi dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Namun, menurutnya, jika orientasi pembangunan lebih menekankan peningkatan PAD dibanding kualitas hidup warga, maka muncul paradoks: Kota memperoleh pemasukan, tetapi masyarakat kehilangan kenyamanan.
Ketiga, ruang publik kurang menjadi prioritas. “Kota yang sehat biasanya menyediakan taman kota, ruang interaksi sosial, jalur pedestrian (pejalan kaki) yang nyaman, jalur sepeda dan transportasi publik yang terintegrasi,” ungkapnya.
Namun, lanjutnya, ketika ruang publik terbatas, masyarakat cenderung mencari aktivitas rekreasi di mal, pusat perbelanjaan dan kawasan komersial. Akibatnya, seluruh aktivitas terkonsentrasi di titik yang sama.
Keempat, ketergantungan pada kendaraan pribadi. “Banyak warga Depok bekerja di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Bogor. Ini menghasilkan jutaan perjalanan harian yang bertemu pada koridor-koridor utama seperti Jalan Margonda, Jalan Juanda, Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Raya Sawangan,” jelasnya.
Namun, terangnya, sistem transportasi publik belum mampu menjangkau seluruh kawasan pemukiman. Akibatnya, mobil dan motor menjadi pilihan utama.
Kelima, pertumbuhan pemukiman tidak diimbangi infrastruktur. “Pembangunan perumahan, apartemen, kawasan komersil berjalan sangat cepat. Namun, jalan lingkungan, angkutan massal dan fasilitas publik sering tertinggal. Akibatnya terjadi yang disebut para ahli tata kota sebagai “urban cogestion trap” yaitu pertumbuhan kota yang lebih cepat daripada kapasitas infrastrukturnya,” bebernya.
Dari kelima akar masalah tersebut, jelasnya, akan berdampak sistemik yang akan dirasakan masyarakat, mulai dari dampak ekonomi (biaya transportasi meningkat, konsumsi BBM meningkat, produktivitas menurun), dampak sosial (waktu bersama keluarga berkurang, tingkat stres meningkat, kualitas hidup menurun), dampak lingkungan (polusi udara meningkat, kebisingan meningkat, suhu kota semakin panas), dan dampak kesehatan (gangguan pernapasan, kelelahan, tekanan psikologis).
“Ketika ruang publik dikalahkan oleh ruang komersial dan kualitas hidup dikalahkan oleh target pendapatan daerah, maka kemacetan bukan lagi sekadar masalah lalu lintas, melainkan dari konsekuensi dari pilihan pembangunan kota,” sebutnya.
Menurutnya, itu semua merupakan ciri pembangunan berbasis kapitalis sekuler. “Inilah pembangunan kota yang bersandar pada pilihan manfaat semata bukan pada kenyamanan publik, sebagai ciri pembangunan berbasis kapitalis sekuler,” pungkasnya.[]Siti Aisyah