Oleh: Murodi al-Batawi
Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei merupakan momentum penting untuk merenungkan perjalanan bangsa Indonesia dari sekadar kumpulan masyarakat terjajah menuju kesadaran sebagai satu bangsa yang merdeka. Tulisan ini akan merefleksikan secara kritis makna Kebangkitan Nasional dari berbagai perspektif: historis (berdirinya Boedi Oetomo sebagai titik balik strategi perjuangan), politis (transisi dari perlawanan lokal menuju gerakan nasional terorganisir), sosiologis (peran pendidikan dan politik etis dalam melahirkan kaum terdidik), serta filosofis (hakikat “kebangkitan” sebagai proses yang berkelanjutan). Melalui pendekatan reflektif-analitis, paper ini berargumen bahwa Kebangkitan Nasional bukan sekadar peristiwa masa lalu yang dirayakan secara seremonial, melainkan sebuah proses yang harus terus dihidupkan dalam konteks tantangan kekinian—mulai dari krisis wibawa guru, degradasi kualitas pendidikan, hingga melemahnya semangat persatuan di era digital. Dengan tema Harkitnas 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, paper ini mengajak pembaca untuk memaknai ulang esensi kebangkitan: bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah berhenti bangkit.
Hari Kebangkitan Nasional: Lebih dari Sekadar Upacara
Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Peringatan ini merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 oleh dr. Soetomo bersama mahasiswa STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di Batavia . Sejak ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, tanggal ini secara resmi menjadi milik bangsa—hari ketika kesadaran kolektif sebagai “bangsa Indonesia” mulai menyala .
Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan: *apakah peringatan ini masih bermakna substantif, atau telah bergeser menjadi sekadar rutinitas seremonial?* Apakah kita benar-benar memahami hakikat “kebangkitan” yang diperingati, atau sekadar mengetahui bahwa 20 Mei adalah hari libur (atau bukan libur) yang diisi dengan upacara bendera?
Peringatan Hardiknas (2 Mei) dan Harkitnas (20 Mei) dalam rentang waktu yang berdekatan, sebagaimana dikritisi oleh Prof. A. Hanief Saha Ghafur, sering kali hanya diisi dengan upacara peringatan, setelah itu selesai. “Upacara dan mengenang sejarah itu penting dan dibutuhkan. Tetapi menjawab tantangan dan memberi solusi masa depan itu jauh lebih penting dan mendesak untuk dilakukan” .
Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap makna Hari Kebangkitan Nasional—bukan sekadar mengulang narasi sejarah, tetapi menggali esensinya untuk menjawab problem kekinian. Dengan tema Harkitnas 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” , refleksi ini menjadi semakin relevan: siapakah “tunas bangsa” yang harus dijaga, dan dari apa kedaulatan negara harus dipertahankan?
*Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Historis:* Titik Balik Perjuangan
Fase sebelum 1908: Perlawanan Lokal yang Terisolasi
Memahami Kebangkitan Nasional harus dimulai dengan memahami “kegelapan” sebelumnya. Sebelum tahun 1908, perjuangan rakyat Nusantara melawan penjajahan Belanda bersifat lokal, sporadis, dan sangat bergantung pada karisma pemimpin daerah. Ketika pemimpin tersebut tertangkap atau gugur, perlawanan pun padam. Belanda dengan mudah kembali menguasai keadaan .
Secara lebih mendasar, perjuangan pra-1908 belum didasari oleh kesadaran sebagai “satu bangsa”. Perlawanan Pangeran Diponegoro adalah perlawanan orang Jawa, perlawanan Tuanku Imam Bonjol adalah perlawanan orang Minangkabau, perlawanan Sultan Hasanuddin adalah perlawanan orang Makassar. Tidak ada visi bersama tentang “Indonesia” karena konsep itu sendiri belum lahir.
Prof. Ahwan Fanani dari PWM Jawa Tengah menegaskan bahwa sebelum Kebangkitan Nasional, “perjuangan rakyat Indonesia bersifat parsial, kedaerahan, dan responsif, belum ada pikiran untuk bersatu dalam menyikapi masalah masyarakat kolonial. Perjuangan pun masih menggunakan pola perlawanan fisik, belum perlawanan lebih terstruktur dan luas” .
Boedi Oetomo: Terobosan Strategis dari Kalangan Terdidik
Pada 20 Mei 1908, sekitar pukul 09.00 pagi, Soetomo dan kawan-kawannya—M. Soeradji, M. Muhammad Saleh, M. Soewarno, M. Goenawan, RM Goembrek, dan R. Angka—berkumpul di ruang kuliah anatomi STOVIA dan memutuskan mendirikan organisasi yang mereka beri nama “Budi Utomo”. “Budi” berarti perangai atau tabiat, “Utomo” berarti baik atau luhur .
Apa yang membuat Boedi Oetomo berbeda dari semua perlawanan sebelumnya? *Strateginya*. Boedi Oetomo tidak mengangkat senjata, tidak memanggil bala bantuan dari kesultanan tetangga, tidak mengandalkan kekuatan fisik semata. Mereka memilih jalur yang lebih modern: *pendidikan, diplomasi, dan pengorganisasian*. Inilah yang disebut sebagai “cara baru” perjuangan: melalui kecerdasan intelektual, bukan ketangkasan fisik.
Pilihan strategi ini bukan kebetulan. Para pendiri Boedi Oetomo adalah produk dari kebijakan Politik Etis yang membuka akses pendidikan bagi pribumi. Mereka adalah generasi pertama yang mengenal pemikiran modern dari Barat—nasionalisme, liberalisme, demokrasi—dan mampu menerjemahkannya ke dalam konteks perjuangan Indonesia .
Kontroversi Pemilihan Momentum
Perlu dicatat bahwa penetapan Boedi Oetomo sebagai simbol Kebangkitan Nasional bukannya tanpa kontroversi. Prof. Ahwan Fanani mencatat bahwa Sarekat Dagang Islamiyyah (SDI) berdiri lebih awal, yaitu tahun 1905, dan koran pribumi pertama *Medan Prijaji* yang didirikan Tirto Adi Soerjo muncul di Bogor pada tahun 1907 .
Mengapa Boedi Oetomo yang dipilih? Ada argumen bahwa Boedi Oetomo mewakili kalangan priyayi terdidik yang memiliki akses ke level politik yang lebih tinggi. Namun, kritik juga muncul bahwa Boedi Oetomo terlalu elitis dan kurang menyentuh akar rumput—kritik yang kemudian memunculkan Sarekat Islam yang lebih populis .
Terlepas dari kontroversi tersebut, yang tidak terbantahkan adalah: *abad ke-20 adalah era kebangkitan*. Boedi Oetomo menjadi titik awal yang memantik lahirnya organisasi-organisasi lain: Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Partij (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan Partai Nasional Indonesia (1927) . Masing-masing dengan karakter dan fokus berbeda, tetapi satu visi bersama: Indonesia merdeka.
Tiga Momen dalam Satu Garis Evolusi
Prof. A. Hanief Saha Ghafur mengajak kita melihat Kebangkitan Nasional tidak sebagai peristiwa terisolasi, melainkan sebagai bagian dari garis evolusi perjuangan yang berkelanjutan. Ada tiga momen besar yang saling terkait: *1908 (Boedi Oetomo), 1928 (Sumpah Pemuda), dan 1945 (Proklamasi Kemerdekaan)*.
Menariknya, ketiga momen ini digerakkan oleh generasi terdidik yang sedang menempuh pendidikan. Boedi Oetomo digerakkan oleh pelajar STOVIA (setingkat SMA), Sumpah Pemuda oleh mahasiswa, dan Proklamasi oleh para pemimpin yang dididik di berbagai institusi. “Pendidikanlah yang berkontribusi besar dalam mencerdaskan dan menyadarkan keterjajahan mereka,” tulis Ghafur .
Bahkan, Sartono Kartodirdjo dalam analisisnya menegaskan bahwa “sadar terjajah” justru paling kuat pada warga Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang belajar di luar negeri—mereka yang memiliki jarak kritis dari realitas kolonial dan akses ke pemikiran-pemikiran emansipatoris global .
Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Sosiologis: Peran Pendidikan dan Politik Etis
Politik Etis: Berutang Budi yang Melahirkan Perlawanan
Ironi sejarah yang menarik: *kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat kolonialisme justru melahirkan gerakan yang menumbangkannya*. Inilah paradoks Politik Etis yang dijalankan Belanda mulai awal abad ke-20.
Projek tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang dicetuskan tahun 1830 memberi keuntungan besar bagi Belanda tetapi membawa penderitaan luar biasa bagi rakyat Hindia. Kritik tajam datang dari orang Belanda sendiri—Eduard Douwes Dekker melalui novel *Max Havelaar* (1860). Sebagai respons, muncullah gagasan “balas budi” yang dikenal sebagai Politik Etis, dengan tiga fokus utama: irigasi, transmigrasi, dan pendidikan .
Namun, pendidikan yang dibuka justru menjadi bumerang. Para pribumi yang terdidik mulai membaca, menulis, mengakses koran dan buku dari Eropa, lalu—yang paling berbahaya bagi kolonial—*mulai membandingkan kondisi mereka dengan kemajuan bangsa lain*. Mereka menyadari bahwa mereka dijajah, dan kesadaran itu menjadi bahan bakar perlawanan .
Pendidikan yang diberikan penjajah untuk menciptakan pegawai kolonial yang loyal, justru melahirkan para pemberontak intelektual. Ini adalah ironi klasik dalam sejarah kolonial.
Kaum Terdidik Sebagai Pelopor
Data menunjukkan bahwa pada 1940, lebih dari dua juta siswa tercatat bersekolah di Hindia Belanda, dengan tingkat melek huruf mencapai 6,3 persen berdasarkan sensus 1930 . Angka ini mungkin kecil standar modern, tetapi pada zamannya ini adalah lompatan besar.
Para pelajar inilah—yang kemudian disebut sebagai *priyayi terdidik*—yang menjadi tulang punggung gerakan nasional. Mereka mampu menulis, menyuarakan penderitaan rakyat dengan teori yang diolah dari pemikiran Barat, mendirikan media massa, dan berorganisasi secara modern .
Kartini, misalnya, melahirkan ide-ide kritis karena kemampuannya mengakses buletin dan koran luar negeri. Tirto Adi Soeryo mendirikan koran *Medan Priyayi* dan organisasi Sarekat Dagang Islamiyyah. Dokter Soetomo dan kawan-kawan mendirikan Boedi Oetomo .
Dari Solidaritas Sosial ke Nasionalisme Politik
Salah satu perkembangan paling penting dalam periode ini adalah evolusi kesadaran: dari solidaritas berdasarkan kepentingan sektoral (golongan, profesi, daerah) menjadi nasionalisme sebagai ideologi politik.
Cokroaminoto, saat menjabat Ketua Sarekat Islam, mendorong pertumbuhan organisasi di daerah-daerah dan mendorong masing-masing memiliki koran. Sarekat Islam memulai aksi massa dan demonstrasi buruh, serta berupaya masuk parlemen (*Volksraad*) .
Indische Partij menyuarakan pemerintahan sendiri rakyat Bumiputera dengan kerjasama antar ras. Puncaknya, PNI secara tegas mengartikulasikan kebangkitan nasional ke dalam kesadaran kebangsaan (nasionalisme)—sebuah gagasan yang baru muncul di Eropa .
Menariknya, nasionalisme versi Indonesia ini berbeda dengan nasionalisme Eropa yang berbasis kesukuan atau kebangsaan etnis. Sebagaimana dikemukakan Ernest Renan, nasionalisme ala Indonesia lebih didasarkan pada “kehendak bersama untuk hidup bersama”—dalam konteks Indonesia, didasarkan atas pengalaman bersama sebagai bangsa yang terjajah .
Sumpah Pemuda 1928 menjadi manifestasi paling jelas dari kesadaran ini: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa—mengesampingkan identitas-identitas lokal (Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan lainnya) menjadi subbagian dari identitas yang lebih besar.
Refleksi Kontemporer: Apa Arti “Bangkit” Hari Ini?
Retaknya Wibawa Guru: Krisis Pendidikan yang Mengkhawatirkan
Pada momentum Harkitnas 2026, publik dikejutkan oleh video viral pengeroyokan seorang guru oleh siswanya di sebuah sekolah di Jambi. Peristiwa ini, seperti ditulis oleh Ulfiani Rahman, dosen Psikologi UIN Alauddin Makassar, “bukan hanya menyedihkan, tetapi juga mengguncang nurani pendidikan kita” .
Apa hubungannya dengan Kebangkitan Nasional? Sangat erat. Sebab, *Kebangkitan Nasional lahir dari ruang-ruang pendidikan*. Para pendiri Boedi Oetomo adalah pelajar. Para penggerak Sumpah Pemuda adalah mahasiswa. Tanpa pendidikan yang bermutu dan tanpa penghormatan terhadap guru, mustahil ada kebangkitan.
Namun, kini wibawa guru sedang retak. Ulfiani Rahman mengamati bahwa di era digital, relasi guru dan siswa mengalami pergeseran besar. Informasi yang dahulu hanya dimiliki guru kini dapat diakses siapa saja melalui internet. Media sosial membentuk budaya komunikasi yang semakin bebas, cepat, dan sering kehilangan batas etika. Otoritas tidak lagi otomatis dihormati .
Yang retak bukan hanya hubungan antara guru dan murid, tetapi juga wibawa pendidikan itu sendiri. “Jika ruang kelas mulai kehilangan penghormatan, jika guru mulai kehilangan wibawa, dan jika kekerasan menjadi cara menyelesaikan masalah, maka sesungguhnya yang sedang retak bukan hanya sekolah, tetapi masa depan kebangsaan kita sendiri” .
Ini adalah kegagalan kebangkitan yang jarang disadari. Kita berbangga dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, digitalisasi—tetapi lupa bahwa fondasi peradaban adalah penghormatan terhadap ilmu dan gurunya. Bangsa yang tidak menghormati gurunya adalah bangsa yang sedang bunuh diri perlahan.
Pendidikan Bermutu: Prasyarat Mutlak Kebangkitan
Prof. A. Hanief Saha Ghafur dengan tegas menyatakan: “Tidak akan ada kebangkitan tanpa pendidikan bermutu” . Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan kesimpulan dari pembacaan sejarah: Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi—semua digerakkan oleh generasi terdidik.
Ironisnya, peringatan Hardiknas dan Harkitnas saat ini sering kali hanya seremonial. “Hardiknas tanpa unjuk pendidikan bermutu yang mencerdaskan dan berdampak signifikan terhadap kemajuan masa depan. Sedang Harkitnas tanpa glorifikasi dan semangat membangun karakter etos kebangsaan yang transformatif dan menggerakkan dan membangkitkan” .
Jika pendidikan tidak bermutu, jika guru tidak dihormati, jika lulusan tidak kompeten—maka yang disebut “kebangkitan” hanyalah nostalgia kosong. Kita memperingati kebangkitan masa lalu sambil membiarkan fondasi kebangkitan masa depan hancur.
Persatuan di Era Polarisasi: Antara Kebebasan dan Perpecahan
Nilai utama yang diwariskan Kebangkitan Nasional adalah persatuan. Sumpah Pemuda dengan tegas menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa—mengesampingkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.
Namun, dewasa ini kita menyaksikan polarisasi yang mengkhawatirkan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog justru menjadi arena perpecahan. Identitas primordial—agama, suku, politik—sering kali dijadikan senjata untuk menyerang yang berbeda. Semangat “kita vs mereka” menguat, sementara semangat “kita semua Indonesia” melemah.
Tema Harkitnas 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” menjadi sangat relevan di tengah kondisi ini. “Tunas bangsa” adalah generasi muda yang saat ini tumbuh di era digital. Mereka adalah pewaris perjuangan. Namun, apakah mereka mewarisi semangat persatuan atau justru terjebak dalam permusuhan abadi di media sosial?
Kebangkitan Tanpa Pendidikan: Mustahil
Muhammadiyah Jawa Tengah, melalui tulisannya, dengan tajam menegaskan bahwa kebangkitan nasional “mula pertama dibangun di atas pendidikan. Dari pendidikan itu lahir kesadaran sosial dan nasib bersama, yang melahirkan kehendak bersuara dan media massa, serta kesadaran untuk berserikat dan berkumpul dalam organisasi sampai partai politik” .
Jika fondasi itu rapuh, mustahil kebangkitan bisa terjadi. Saat ini, kualitas pendidikan Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Ketimpangan akses antara daerah, kualitas guru yang tidak merata, kurikulum yang sering berubah tanpa perbaikan fundamental, dan yang terbaru: krisis wibawa guru yang terekam dalam video viral dari Jambi.
Kita perlu kebangkitan baru dalam dunia pendidikan bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi perbaikan fundamental dalam cara kita memandang ilmu, guru, dan proses belajar. Seperti disarankan Ulfiani Rahman, kebangkitan yang dibutuhkan adalah “kebangkitan empati, kebangkitan akhlak, dan kebangkitan kesadaran bahwa sekolah bukan sekadar tempat transfer pengetahuan, tetapi ruang pembentukan manusia” .
Tantangan Kebangkitan di Era Digital
Disrupsi Teknologi dan Identitas Nasional
Era digital membawa tantangan baru bagi semangat kebangkitan. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi dan memperluas wawasan. Di sisi lain, ia juga membawa disorientasi nilai dan ancaman terhadap identitas nasional.
Konten global yang masuk tanpa filter dapat menggerus nilai-nilai lokal. Generasi muda mungkin lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada lagu-lagu perjuangan, lebih paham tren global daripada sejarah bangsanya sendiri. Ini bukan soal anti-globalisasi, tetapi soal keseimbangan.
Kebangkitan nasional di era digital berarti: mampu mengambil manfaat dari teknologi tanpa kehilangan jati diri. Bukan menutup diri dari dunia, tetapi membuka diri dengan filter nilai-nilai kebangsaan.
Polarisasi Politik Identitas
Salah satu ancaman terbesar terhadap persatuan saat ini adalah polarisasi berbasis identitas. Politik identitas yang sempit—entah berbasis agama, suku, atau pilihan politik—telah merusak kohesi sosial.
Semangat Kebangkitan Nasional adalah mengatasi identitas-identitas lokal menuju identitas nasional yang lebih besar. Sumpah Pemuda adalah deklarasi bahwa orang Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan lainnya adalah satu: Indonesia.
Namun saat ini, identitas-identitas itu justru kembali mengemuka dengan cara yang eksklusif dan sering kali bermusuhan. Agama dijadikan alat politik, suku dijadikan basis gerakan, dan perbedaan pilihan politik dianggap sebagai musuh. Ini adalah kemunduran dari semangat 1928.
Refleksi Harkitnas harus menjadi pengingat bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk berpecah. Sebagaimana motto Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tetapi tetap satu.
Pendidikan Karakter di Tengah Banjir Informasi
Tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi membentuk karakter di tengah banjir informasi. Anak-anak saat ini mengakses informasi dari ribuan sumber—tidak semuanya benar, tidak semuanya baik.
Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi tetap harus menjadi **teladan karakter**. Di sinilah letak krisis yang dirujuk oleh kasus viral di Jambi: ketika guru kehilangan wibawa, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi “tuan rumah” bagi pembentukan karakter siswa.
Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar tambahan. Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi pembentukan akhlak, bukan arena kekerasan dan permusuhan. Keluarga dan masyarakat juga harus bersinergi, tidak menyerahkan tanggung jawab moral sepenuhnya kepada sekolah.
Refleksi Filosofis: Hakikat “Bangkit” yang Berkelanjutan
Kebangkitan Bukan Peristiwa, Melainkan Proses
Salah satu kesalahan pemaknaan yang paling umum adalah memandang Kebangkitan Nasional sebagai peristiwa masa lalu yang telah selesai. Padahal, “bangkit” adalah kata kerja yang menuntut kelanjutan. Bangkit bukan berarti sudah berdiri tegak, melainkan terus berusaha untuk berdiri.
Para pendiri Boedi Oetomo tidak pernah mengklaim bahwa perjuangan selesai pada 1908. Sebaliknya, mereka memulai babak baru. Sumpah Pemuda 1928 adalah babak berikutnya. Proklamasi 1945 adalah kelanjutannya. Pembangunan nasional hingga kini adalah kelanjutannya.
Dengan kata lain, kebangkitan adalah proyek jangka panjang yang tak pernah usai. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri, dan setiap generasi harus “bangkit” dengan caranya sendiri.
Bangkit dalam Konteks Kekinian: Kedaulatan Pangan, Ekonomi, dan Budaya
Apa arti “bangkit” bagi generasi saat ini?
_*Pertama_*, bangkit dalam ekonomi dan kesejahteraan. Kemerdekaan tanpa kesejahteraan adalah setengah kemerdekaan. Bangsa yang merdeka secara politik tetapi ekonominya dikuasai asing belum sepenuhnya merdeka.
_*Kedua_*, bangkit dalam pendidikan dan iptek. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemajuan pengetahuannya. Negara yang pendidikannya mundur tidak akan pernah menjadi negara maju.
_*Ketiga_*, bangkit dalam kebudayaan dan identitas. Di tengah arus globalisasi, kita harus mampu mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan nasional tanpa menjadi tertutup.
_*Keempat_*, bangkit dalam persatuan dan keadilan sosial**. Ini adalah amanat pembukaan UUD 1945 yang belum sepenuhnya terwujud.
Jaga Tunas Bangsa: Siapa dan Bagaimana?
Tema Harkitnas 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” mengajak kita bertanya: siapakah “tunas bangsa” yang dimaksud? Jelas: generasi muda, anak-anak kita yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa.
Apa arti “menjaga” mereka? Bukan sekadar melindungi dari bahaya fisik, tetapi menyiapkan mereka secara intelektual, moral, dan spiritual untuk menjadi pemimpin masa depan.
“Menjaga” berarti memastikan mereka mendapatkan pendidikan bermutu. “Menjaga” berarti memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu dan guru. “Menjaga” berarti membekali mereka dengan karakter yang kuat, empati yang tinggi, dan semangat kebangsaan yang kokoh. “Menjaga” juga berarti melindungi mereka dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan perpecahan.
Penutup:
Merayakan dengan Bertindak
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukanlah sekadar upacara bendera, pembacaan teks, atau bahkan sekadar menulis status di media sosial. Ia adalah **panggilan untuk bangkit**—setiap hari, dalam setiap tindakan, di setiap lini kehidupan.
Boedi Oetomo bangkit melalui pendidikan. Kita bisa bangkit dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, dengan menghormati guru, dengan terus belajar sepanjang hayat.
Sarekat Islam bangkit melalui ekonomi kerakyatan. Kita bisa bangkit dengan memberdayakan UMKM, dengan mencintai produk lokal, dengan membangun kemandirian ekonomi.
Muhammadiyah dan NU bangkit melalui dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kita bisa bangkit dengan aktif dalam kegiatan sosial, dengan menjaga kerukunan, dengan menjadi bagian dari solusi, bukan masalah.
Sumpah Pemuda bangkit melalui persatuan. Kita bisa bangkit dengan mengesampingkan perbedaan yang memecah belah, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Para pejuang 1945 bangkit dengan mengorbankan jiwa dan raga. Kita mungkin tidak diminta berkorban sehebat mereka, tetapi kita diminta untuk tidak mengkhianati pengorbanan mereka dengan sikap apatis, korupsi, perpecahan, dan pengabaian terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
Sebagaimana diingatkan Prof. Ahwan Fanani, puncak dari kebangkitan nasional adalah “penemuan perasaan bersama, senasib dan kehendak bersama untuk bersatu, merdeka, dan membangun negara” . Itu adalah proyek bersama yang belum selesai. Dan ia hanya akan selesai jika setiap generasi melanjutkannya.
Mari kita jadikan setiap 20 Mei sebagai momentum untuk bertanya: Apa yang telah saya lakukan untuk kebangkitan bangsa?Dan biarkan pertanyaan itu menggiring kita pada tindakan nyata—bukan sekadar kata-kata manis di atas kertas atau layar ponsel.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Bangkitlah, jaga tunas bangsa, dan kedaulatan negara akan tegak dengan sendirinya. *Merdeka!*.
Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat{odie}.
UIN Ciputat,20 Mei 2026.
Murodi al-Batawi