DEPOKPOS – Teori konflik dalam kriminologi memandang bahwa hukum dan definisi kejahatan tidak selalu netral. Aturan sosial sering kali dibentuk oleh kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam konteks kenakalan remaja, teori ini mengajak kita untuk mempertanyakan: apakah semua remaja diperlakukan sama ketika melakukan pelanggaran?
Di Indonesia, sering ditemukan kasus di mana remaja dari keluarga kurang mampu yang terlibat tawuran, pencurian kecil, atau vandalisme dengan cepat mendapat label sebagai “anak nakal” bahkan “calon kriminal”. Sebaliknya, ketika remaja dari keluarga berstatus sosial tinggi melakukan pelanggaran seperti balap liar menggunakan kendaraan mewah, perundungan di sekolah elit, atau penyalahgunaan fasilitas publik, masyarakat cenderung menyebutnya sebagai “kenakalan biasa” atau “kesalahan masa muda”.
Melalui perspektif teori konflik, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pelabelan sosial. Bukan hanya tindakan yang menentukan apakah seseorang dianggap bermasalah, tetapi juga posisi sosial pelakunya. Kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar sering kali memiliki akses terhadap perlindungan hukum, pendidikan berkualitas, hingga kemampuan membangun citra positif di masyarakat.
Akibatnya, kenakalan remaja tidak bisa dipahami hanya sebagai masalah moral individu. Banyak perilaku menyimpang muncul dari ketidaksetaraan sosial, tekanan ekonomi, dan terbatasnya kesempatan yang dialami sebagian remaja. Ketika akses terhadap pendidikan, ruang kreativitas, dan pekerjaan bagi keluarga tidak merata, sebagian remaja mencari cara lain untuk mendapatkan pengakuan atau memenuhi kebutuhannya.
Menurut saya, pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman tidak akan menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Yang lebih penting adalah menciptakan keadilan sosial dan memastikan bahwa semua remaja memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang. Jika akar konflik sosial tidak diperhatikan, maka kenakalan remaja akan terus muncul dan kelompok yang lemah akan tetap menjadi pihak yang paling sering disalahkan.
Teori konflik mengingatkan kita bahwa di balik setiap kasus kenakalan remaja terdapat struktur kekuasaan yang memengaruhi siapa yang dianggap salah, siapa yang dilindungi, dan siapa yang harus menanggung stigma sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan kenakalan remaja perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.
Penulis : Dinda Fitrianah
Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang (UNPAM)
Dosen Pengampu : Setiawati, S.Pd., M.H.