DEPOKPOS – Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak individu maupun kelompok tertentu. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah intervensi politik dalam proses penegakan hukum.
Perdebatan mengenai independensi lembaga penegak hukum hampir selalu muncul dalam berbagai kasus yang menyita perhatian publik. Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan mengapa penanganan perkara tertentu berlangsung cepat dan tegas, sementara perkara lain justru berjalan lambat, bahkan terkesan mandek. Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan bahwa hukum belum sepenuhnya bekerja secara independen, melainkan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, maupun tekanan kelompok tertentu.
Pada dasarnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara demokratis. Lembaga peradilan harus mampu menjalankan fungsi mengadili secara bebas, jujur, dan tidak memihak. Hakim seharusnya hanya tunduk pada hukum dan hati nuraninya dalam memutus suatu perkara. Ketika terdapat campur tangan dari pihak luar, baik pemerintah, partai politik, maupun kelompok berkepentingan lainnya, maka independensi lembaga peradilan menjadi terancam.
Pandangan ini sejalan dengan konsep Rule of Law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey. Menurut Dicey, salah satu unsur penting negara hukum adalah adanya supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas kekuasaan. Tidak boleh ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk pemegang kekuasaan politik. Apabila hukum justru dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan atau menyingkirkan lawan politik, maka prinsip negara hukum akan bergeser menjadi rule by law, yakni penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan.
Intervensi politik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah tekanan terhadap aparat penegak hukum dalam menentukan tersangka, menghentikan penyidikan, atau mempercepat proses hukum terhadap pihak tertentu. Bentuk lainnya dapat berupa upaya memengaruhi putusan pengadilan melalui tekanan politik, opini publik yang sengaja dibentuk, maupun kepentingan elite yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan. Meskipun intervensi tersebut tidak selalu tampak secara langsung, dampaknya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum merupakan persoalan yang serius. Masyarakat akan cenderung mempertanyakan legitimasi putusan pengadilan apabila mereka meyakini bahwa proses hukum tidak dilakukan secara objektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan sikap apatis, ketidakpatuhan terhadap hukum, bahkan mendorong munculnya praktik penyelesaian konflik di luar mekanisme hukum yang berlaku.
Di sisi lain, tekanan politik terhadap lembaga hukum sering kali dibenarkan dengan alasan menjaga stabilitas nasional atau memenuhi tuntutan masyarakat. Padahal, independensi lembaga peradilan justru menjadi syarat utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di negara demokratis. Lembaga peradilan yang bebas dari intervensi mampu menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama ketika hak-haknya dilanggar oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.
Oleh karena itu, menjaga independensi penegak hukum tidak cukup hanya dengan jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Diperlukan komitmen politik yang kuat, pengawasan publik yang efektif, serta budaya hukum yang menghormati prinsip-prinsip negara hukum. Transparansi dalam proses penanganan perkara, akuntabilitas lembaga penegak hukum, dan perlindungan terhadap hakim maupun aparat yang bekerja secara profesional merupakan langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, ancaman terbesar terhadap negara hukum bukanlah ketiadaan aturan, melainkan ketika hukum kehilangan independensinya dan tunduk pada kepentingan politik sesaat. Negara hukum tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan lembaga hukumnya untuk berdiri tegak di atas prinsip keadilan, tanpa rasa takut maupun keberpihakan. Jika hukum dapat dijaga dari intervensi politik, maka cita-cita mewujudkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara bukanlah sekadar slogan konstitusional, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Penulis: Muhammad Alif Aqila