Oleh: Siti Aisyah, S.Sos., Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, salah satu karya yang ramai diperbincangkan publik karena dengan lantang mengangkat sisi lain pembangunan di Papua. Film garapan jurnalis investigasi, Dandhy Dwi Laksono dan antropolog sosial dan peneliti Cypri Paju Dale ini menyoroti konflik agraria, deforestasi, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat proyek-proyek besar dengan dalih yang seakan mulia yakni pembangunan dan ketahanan pangan.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, salah satunya suara.com, (19/5/2026), film ini mengambil latar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan. Dokumenter tersebut memperlihatkan bagaimana hutan adat dibuka untuk proyek perkebunan tebu, sawit, bioetanol, hingga food estate berskala besar. Masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu digambarkan harus menghadapi ancaman hilangnya tanah leluhur yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
Bahkan, menurut laporan yang dimuat dalam situs film tersebut (pestababi.online, 2026), proyek konversi hutan di Papua disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektar dan itu sebagai salah satu pembukaan hutan terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
Sungguh miris! Dengan adanya proyek besar tersebut kemungkinan ke depannya kehidupan masyarakat Papua dengan segala keragaman perlahan akan musnah dan punah. Bagaimana dengan wilayah Indonesia lainnya, apakah akan mengalami hal yang sama atau memang sudah ada yang musnah? Kalau pun belum, mungkin nanti akan ada gilirannya.
Kapitalisme Melahirkan Ketimpangan
Film Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar film dokumenter tentang Papua, tetapi gambaran nyata bagaimana sistem kapitalisme bekerja. Dalam sistem kapitalis, pembangunan lebih diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kepentingan investasi dibanding memastikan rakyat sejahtera. Negara memandang, alam sebagai komoditas ekonomi yang bisa dieksploitasi sesuka hatinya selama menghasilkan keuntungan.
Akibatnya, masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya. Tanah adat dirampas, hutan dibabat, lingkungan rusak, sementara masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan mereka. Apalagi, mereka memang hidupnya tergantung dari lahan atau hutan tersebut. Ironisnya, semua itu sering dilegalkan melalui kebijakan negara atas nama pembangunan nasional.
Tidak heran jika film ini memicu perhatian luas bahkan menuai kontroversi. Sejumlah pemutaran film dan diskusi publik dilaporkan sempat mengalami pembubaran di beberapa daerah. Banyak pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan kritik sosial.
Fenomena ini semakin memperlihatkan bagaimana suara rakyat kecil kerap kalah oleh kekuasaan dan kepentingan para oligarki. Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru tampak lebih sibuk menjaga stabilitas proyek dan investasi.
Islam Menjamin Keadilan bagi Rakyat
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang negara adalah pengurus rakyat, bukan alat kepentingan pemodal, sehingga akan diminta tanggung jawabnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).
Bahkan, ada ancaman tidak akan mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasihat (kebaikan), kecuali ia tidak akan mencium bau surga (HR al-Bukhari).
Begitu juga dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dijelaskan penguasa yang tidak mau mengurus rakyatnya Allah SWT haramkan masuk surga. Sabda Rasulullah SAW, “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya.”
Bahkan, dalam Islam, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai segelintir pihak, apalagi sampai merugikan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).
Hadis di atas menjadi dasar, kekayaan alam harus dikelola negara dan hasilnya untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi demi keuntungan.
Karena itu, negara dalam Islam tidak akan membiarkan masyarakat kehilangan tanah dan ruang hidupnya demi proyek bisnis atau investasi. Pemimpin bertanggung jawab memastikan setiap rakyat mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan tanpa memandang wilayah ataupun suku.
Film dokumenter Pesta Babi ini akhirnya menjadi pengingat, persoalan di Papua bukan sekadar konflik lokal, tetapi cerminan rusaknya sistem yang diterapkan hari ini (kapitalis). Selama pembangunan masih berorientasi pada keuntungan dan bukan kemaslahatan umat, maka ketimpangan dan penindasan akan terus berulang.
Umat pun membutuhkan sistem yang benar-benar berpihak kepada rakyat, yakni sistem yang menjadikan pengurusan rakyat sebagai tujuan utama kekuasaan. Sistem tersebut yakni sistem Islam yang akan menerapkan aturan Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islam (Sistem pemerintahan Islam), sehingga kehidupan rakyatnya akan sejahtera di mana pun mereka berada.[]