Bramastoro Rio Pratama – Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI
Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, volatilitas pasar keuangan internasional, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menunjukkan perannya sebagai instrumen fiskal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kinerja APBN hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang tetap positif, ditopang oleh pertumbuhan pendapatan negara yang kuat serta belanja negara yang tetap ekspansif untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Berdasarkan realisasi APBN per 31 Mei 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN tahun 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga dengan baik dan basis penerimaan negara semakin kuat.
Kinerja penerimaan negara terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp958,2 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak yang konsisten menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, membaiknya kepatuhan wajib pajak, serta semakin optimalnya implementasi reformasi perpajakan melalui sistem digital. Pada kuartal I 2026, penerimaan pajak bahkan tercatat tumbuh 20,7 persen secara tahunan, mencerminkan kualitas penerimaan yang semakin baik dan basis ekonomi yang semakin solid.
Di sisi belanja negara, pemerintah tetap menjalankan fungsi ekspansif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hingga Mei 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan percepatan belanja pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.059,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp306,1 triliun. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, subsidi energi, pembayaran manfaat pensiun, pembangunan infrastruktur, serta penguatan pelayanan publik di daerah.
Dari sisi keseimbangan fiskal, APBN hingga Mei 2026 mencatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, angka tersebut masih berada jauh di bawah target defisit APBN tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Dengan kata lain, realisasi defisit baru mencapai sekitar 26 persen dari target tahunan sehingga ruang fiskal pemerintah masih relatif aman dan terkendali.
Lebih penting lagi, indikator kesehatan fiskal yang tercermin dari keseimbangan primer menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Mei 2026, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp58,6 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa pendapatan negara telah mampu menutupi seluruh belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang, sehingga memberikan sinyal positif terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Sebelumnya, pada April 2026 pendapatan negara tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Dalam satu bulan berikutnya, pendapatan negara bertambah lebih dari Rp266 triliun hingga mencapai Rp1.185 triliun. Tren ini memperlihatkan akselerasi penerimaan negara yang semakin kuat memasuki triwulan kedua tahun anggaran.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN masih memiliki ruang yang cukup kuat untuk merespons berbagai tantangan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, kemampuan fiskal yang tetap terjaga menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan perlindungan sosial. Dengan pendapatan yang terus tumbuh, belanja yang produktif, dan defisit yang terkendali, APBN terus menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung agenda pembangunan Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Disclamer : Tulisan diatas merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi.